Jurisdiksi Hukum dalam Kebijakan Cyber Crime

BAB I

A.    LATAR BELAKANG

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau demensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan respon yang luar biasa di dunia Internasional. Beberapa julukan cari kejahatan dunia maya yang selanjutnya disebut dengan mayantara sering dijumpai dengan istilah cyber space, virtual space atau offence. Yakni dimensi baru high tech, transnasional crime bahkan white collor crime.

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cyber crime, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (borderless) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Cyber crime dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (cyber space) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

B.    RUMUSAN MASALAH

Dalam makalah ini pemakalah mencoba memberikan sebuah gambaran sejauh manakah konteks pengertian nation state (negara-bangsa) didalam menekankan atau represifme negara pada masa orde baru dalam kebijakan pembangunan perekonomian indonesia?

BAB II

A.    Politik Rezim Orde Baru

Politik rezim orde baru atau yang sering kita sebut-sebut sebagai “Orba” yang lebih dekat dengan rezim yang otoriter.sifat karakteristiknya perpolitikannya lebih mendominasi didalam birokrasi. Yang memiliki model antara lain : adanya dominasi politik yang relatif stabil didalam struktural dan proses, untuk menjaga dan mengendalikan berbagai potensi yang hendak mengganggu dari apa-apa yang menjadi kebijakan pada masa rezim orde baru.

Selain itu penguasa juga merupakan oligarchi yang hampir seluruh anggotanya berasal dari ;atarbelakang militer atau institusi militer. Dengan mengadopsi pendekatan teknokratis dalam pengambilan keputusan, sehingga kelompok ini pemiliki pegangan kendali atas strukturan birokrasi yang luas.

Pada masa demokrasi terpimpin ini,negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi yang berakibat mematikan potensi dan kreasi unit-unit swasta. Sehingga pada permulaan orde baru pemerintah berorientasi untuk berusaha menyelamatkan ekonomi nasional terutama pada usaha pengendalian tingkat inflasi dan penyelamatan keungan negara serta pengamanan kebutuhan rakyat.

Maka dari itu pemerintah menempuh beberapa cara ,antara lain:

1.    Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi (Stabilisasi yang berarti mengendaliakan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak secara terus menerus, Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi)

2.    Mengadakan kerjasama dengan Negara Lain/ Kerja Sama Luar Negri (Pemerintah mengikuti perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku)

3.    Pembangunan Nasional (Pedoman pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil).

Rezim ini juga berkerja dalam proses politi dengan lima aspek yang saling terkait, yaitu : pertumbuhan perekonomian, politik yang refresif, jaringan birokrasi, restratifikasi dan pembentukan atau pemeliharaan etos kultural. Kelima aspek ini merupakan kategori umum dalam melihat interaksi politik dibeberapa negara bekembang seperti iran, korea selatan, singapura, filipina dan terakhir indonesia.

Dalan interaksi politik indonesia pada era orba, telah mengalapi pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi. Terutama diera tahun 1970-an kala pendapatan negara dari hasil minyak bumi meningkat hingga 70%. Dalam hal ini menjadikan dorongan bari pertumbuhan sektor industri yang cepat. Disamping itu juga di picu adanya perusahaan-perusahaan multinasional yang bisa memberikan kapita, teknologi dan akses kepada pasar internasional. Dalam masa ini perusahaan milik negara memegang peran membangun kerjasama dengan perusahaan asing. Demikian  pula perusahaan swasta mulai membentuk jaringan dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan mulai bergantung pada korporasi internasional.

Ekspansi ekonomi tersebut kemudian menjadi mesin kontrol represif. Dari pihak penguasa melakukan destruksi terhadap pusat-pusat kekuatan penentang atau lawan politiknya, terutama kelompok-kelompok yang beraliran kiri (komunis) dan nasionalis yakni dengan memberikan larangan terhadap kelompok politik, asosiasi perdagangan, organisasi pedesaan yang berkaitan dengan etnik dan melakukan kontrol ketat terhadap media masa serta menangkapi para pemimpin dan kader mereka.

Untuk mengendalikan para pendukungnya pihak penguasa memberikan kontrol yang sangat ketat yaitu mengendalikan elemen-elemen pendukungnya dan mempersempit kebebasan organisasi massa yang berpotensi menjadi lawan. Pemperluas peranan militer dengan cara memasukkan pejabat militer kedalam jajaran birokrasi dan menyiagakan militer untuk menghadapi elemen-elemen pengganggu stabilitas keamanan negara. Dengan adanya kontrol yang terpusat seperti ini, penguasa menghadapi problem pengawasan, terutama karena muncul restratifikasi sosial ekomoni baru. Yakni kesenjangan yang dicerminkan oleh pelaku konsumtif dan gaya hidup yang ditiru dari internasional atau luar negri.

Pada masa itu tentunya terdapat dampak positif dan negatif pada masa orde baru yakni :

a.    Dampak Negatif  Kebijakan Ekonomi Orde Baru

•    Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan summer daya alam

•    Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

•    Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata

•    Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

b.    Dampak Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru

•    Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit

•    Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

•    Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat

B.    Kebijakan Ekonomi Politik

Rezim yang represif melahirkan kebijakan ekonomi politik yang represif pula. Dalam pengertiannya bahwa elite politik didalam pemerintahan berhadapan dengan masyarakat secara vis-a-vis yakni secara langsung tatap muka. Terutama pada awal era orde baru merupakan masa dimana penguasa menghadapi problem perekonomian dan keamanan. awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi.

rehabilitasi ini terutama terpusatkan pada masalah :

    membersihkan sari segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian lama seperti faham liberal, kapialis, etatisme dan komunis.

    menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum

tercatat bahwa :

•    Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%

•    Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%

•    Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%

•    Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

Dari data diatas menjadi jelas mengapa rencana pembangunan tahun pertama yang dikenal dengan istilah REPELITA I baru dimulai pada tahun 1969.

Dari segi perencanaan dan ideologi pembangunan, ambivalensi, kebijakan pemerintah, nampak tiga hal, yakni: Pertama, kurangnya perdebatan mengenai pilihan kebijakan resmi pemerintah dan dunia bisnis. Mesalnya antara pertumbuhan dan kualitas lingkungan, antara laissez faire dan perlakuan diskriminatif yang menguntungkan pengusaha pribumi dan lain sebagainya. Kedua,adanya penekanan pada tujuan pencapaina pembangunan, memunculkan gagasan nasionalisme ekonomi, sebagai potensi kekuatan politik dan menjadikan serangkaian kebijakan ekomoni bersifat restriktif. Ketiga, peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai masalah detai kebijakan, masih simpang-siur. Misalnya, dalam kebijakan mengenai pembinaan industri yang tidak sejalan dengan penjabaran strategi lapangan.  Di dalam pembangunan perekonomian perencanaannya dilakukan secara terpusat. Melalui rencana pembangunan lima tahun (repelita), pemerintah membuat prioritas setiap lima tahun kedepan.

Menurut Porter ada dua lingkungan strategi: lingkungan makro dan lingkungan mikro. Strategi yang pertama adalah dengan mewujudkan suatu lingkungan  ekonomi makro dan politik stabil, serta hukum yang mantap dan adil.  Indonesia masih harus melewati banyak ujian dalam proses ini.  Indonesia sedang memantapkan kebijakan ekonomi makronya agar lebih handal, stabil dalam hal inflasi, tingkat bunga, keuangan negara, dsb.  Lepas dari krisis ekonomi yang masih melanda, Indonesia pernah menjadi salah satu cerita sukses ekonomi makro dalam dekade 90an. Ini dapat diwujudkan kembali. Namun, mempunyai kebijakan ekonomi makro yang baik saja tidaklah cukup.  Kebijakan ekonomi makro tidak menciptakan kekayaan.  Ia membuat lebih mudah atau lebih mungkin bagi perusahaan untuk mewujudkan kekayaan, tetapi kemakmuran tidak akan meningkat kecuali jika dasar ekonomi mikronya mantap dan semakin mantap. Strategi utama yang kedua adalah menciptakan fondasi ekonomi mikro.

Pertama-tama dan yang paling penting adalah, suatu ekonomi yang maju berakar dalam kapasitas perusahaan lokalnya.  Ekonomi suatu negara tidak dapat menjadi produktif kecuali jika perusahaan besar maupun kecil yang beroperasi di negara itu adalah produktif.  Ini berlaku tidak hanya pada perusahaan pengekspor saja tetapi kepada setiap perusahaan.  Perusahaan yang tidak efisien akan mengganggu industri lain yang tergantung padanya.  Inti dari setiap kemakmuran ekonomi adalah efisiensi dan kecanggihan operasi perusahaan yang ada. Fokus pada perusahaan saja tidaklah cukup, sebab kapasitas mereka untuk bergerak ke strategi yang lebih produktif adalah juga fungsi dari lingkungan bisnis ekonomi mikro di mana mereka bersaing.  Lingkungan ekonomi makro seperti tingkat bunga, tingkat inflasi, dll. adalah penting dalam menentukan secara keseluruhan kapasitas bersaing perusahaan.  Tetapi apa yang juga penting adalah lingkungan dekat yang mempengaruhi perusahaan bersaing setiap hari:  antara lain infrastruktur yang mereka gunakan dan kualitas tenaga kerja yang mereka dapat rekrut. Perusahaan yang memiliki teknik manajerial yang canggih untuk bersaing juga mengalami keterbatasan,  kecuali jika mereka mempunyai lingkungan lokal yang kondusif untuk melakukan itu.  Maka suatu pertanyaan penting adalah bagaimana meningkatkan lingkungan bisnis ekonomi mikro di setiap daerah.

 Setiap negara harus menyelidiki dasar ekonomi mikro dari daya saing perusahaan secara lebih rinci.  Ada dua tantangan fundamental di mana perusahaan harus memusatkan perhatian.  Pertama, adalah efektivitas operasional.  Ada banyak pengetahuan, teknologi dan praktek terbaik yang tersedia tentang bagaimana cara bersaing.  Pada dasarnya, urutan pertama bagi perusahaan manapun adalah untuk mencapai efektivitas operasional, untuk mencapai praktek terbaik.  Melakukan hal itu memungkinkan suatu perusahaan untuk menjadi pemenang. Strateginya adalah benchmarking. Langkah berikutnya ke arah produktivitas lebih tinggi memerlukan upaya lebih dari sekedar mengasimilasi praktek terbaik dari tempat lain.  Perusahaan harus mampu untuk menciptakan praktek terbaik mereka sendiri dan mengembangkan posisi strategisnya yang unik. 

 Dalam hal lingkungan bisnis ekonomi mikro, ada empat dimensi yang penting.  Pertama adalah input yang diperlukan perusahaan, seperti sumber daya manusia, infrastruktur fisik, infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, informasi komersial, hukum dan peraturan administratif.  Ini adalah input yang penting sekali yang setiap perusahaan harus menghadapi setiap hari untuk menciptakan nilai. Agar suatu ekonomi menjadi lebih produktif, maka kualitas, kecanggihan, dan pada akhirnya, spesialisasi dari input ini harus meningkat.  Negara harus meningkatkan rata-rata kualitas sumber daya manusianya, kualitas basis ilmiahnya, dan seterusnya.

 Aspek lingkungan bisnis ekonomi mikro yang kedua  adalah iklim kompetisi yang fair.  Suatu ekonomi agar produktif membutuhkan suatu iklim dan insentif yang dapat menstimulasi investasi yang agresif.  Pada awalnya investasi itu akan berkaitan dengan "asset keras"; namun untuk mencapai status ekonomi yang lebih maju, harus ada iklim di mana perusahaan akan menanam modal dalam "asset lunak" seperti pelatihan, teknologi R&D, penentuan merek, dan jaringan pemasaran internasional. Berhubungan erat dengan ini, suatu ekonomi produktif adalah di mana ada kompetisi internal. Suatu perusahaan tidak dapat mungkin mampu bersaing di luar negeri kecuali jika ia berhasil untuk bersaing di dalam negeri.  Karena kesuksesan tergantung pada inovasi, maka tekanan kompetisi lokal adalah fundamental dalam  membuat kemajuan. Dalam mencapai keberhasilan, kompetisi internal adalah yang paling penting, di mana berbagai perusahaan mempunyai keinginan sangat kuat untuk menjadi yang terbaik.

 Ketiga, suatu ekonomi yang berkembang memerlukan konsumen yang penuntut. Setiap ekonomi harus menciptakan suatu lingkungan di mana baik konsumen rumah tangga maupun konsumen bisnis mengharapkan yang terbaik dari pembuat produk. Kekritisan konsumen akan memberi pemahaman bagi perusahaan lokal mengenai kebutuhan pasar yang terspesialisasi, yang akan menjadi basis dari keberhasilan di tingkat nasional dan internasional.  Untuk menjadi suatu negara maju diperlukan inovasi dalam wujud produk unik, ciri unik, atau jasa unik. Adalah sangat sulit untuk menjadi unik jika melakukan hal itu sangat tergantung pada pemahaman kebutuhan konsumen asing, di mana pesaing asing jauh lebih menguasainya.  Inovasi sering bersumber secara langsung dari kondisi-kondisi lokal, di mana perusahaan daerah mempunyai kemampuan unik untuk memahaminya. 

Unsur lingkungan bisnis yang terakhir, di mana semua unsur-unsur lain juga harus ada bersama-sama, adalah klaster industri.  Klaster membangun suatu kawasan ekonomi inovatif dan produktif.  Suatu klaster lebih dari sekedar industri tunggal yang membuat sebuah produk unggulan.  Klaster yang sukses melibatkan berbagai industri terkait, pemasok dan institusi yang semua berlokasi di kawasan yang sama. Mengapa klaster penting?  Klaster memang kurang penting untuk negara berkembang yang menggunakan upah rendah untuk menjual produk tiruan atau yang merakit komponen-komponen barang yang dibuat di negara lain.  Namun jika bercita-cita menjadi negara maju, suatu negara harus dengan unik berinovasi dan produktif.  Klaster adalah penting sebab ia merupakan cara yang paling produktif untuk mengorganisir kegiatan ekonomi untuk mencapai sasaran itu. Klaster yang ada di daerah-daerah perlu dikenali.  Misalnya jika di suatu daerah ada sekolah kedokteran hewan, ada pabrik pupuk, ada ahli ilmu tanah, ada industri teralis, ada industri pembuatan dokar, ada sarana pelatihan penunggang kuda, dll. maka itu semua merupakan kapasitas untuk membuat aktivitas terspesialisasi berkaitan dengan kuda di daerah itu. Spesialisasi memberi negara kemampuan untuk mengekspor, tidak dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan berinovasi.

C.    Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan ekonomi dalam dua dekade pertama rezim orde baru, merupakan awal yang menandai masa stabilitas politik ekonomi pemerinta pusat lebih mengutamakan integrasi wilayah nasional. Hal ini berdampak pada mobilitas dalam negri, yang tercermin oleh besarnya daya tarik sumber daya pendidikan dan ekonomi yang terpusat di pulau jawa.

Oleh karena itu, program-program pembangunan pemerintah pusat yang di implementasikan oleh pemerintah daerah, tidak saja membantu mengintegrasikan seluruh negri yang membawa stabilitas dalam negri. Tetapi juga memperkuat pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan dukungan rakyat bagi terlaksanaya kebijakan-kebijakan pusat.

Dalam kaitan antara pemerintah pusat dan pembangunan di indonesia, terdapat dua kecenderungan umum, yaitu.

1.    Adanya tuntutan pengakuan dan kekuasaan yang final bagi pusat atas daerah seluruh negri.

2.    Adanya kecendrungan pendelegasian wewenang secara gradual kepada pemerintah lokal kepada pemerintah tingkat provinsi.

Dua hal tersebut didak mudah untuk diwujudkan dan secara umum terutama dalam struktur birokrasi pemerintah mencerminkan sistem pengambilan keputusan top-down dengan kekuasaan berada ditangan pejabat pusat diberbagai tingkat pemerintahan.

Bagaimana pemerintah orba bekerja dapat dilihat dari perilaku birokrasi dan sistem nilai yang berlaku seperti yang tercermin dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat indonesia. Yaitu Pertama, kultur tradisional yang memberi respek kepada orang yang lebih tua, sebagaimana dalam kehidupan berbagai kelompok etnis. Berkaitan dalam hal ini terdapat kepercayaan umum, bahwa untuk menemukan kebijakan didalam pembuatan suatu keputusan, tidak dibenarkan berlaku oposisi secara terbuka terhadap sebuah kebijakan. Konsekuensinya adalah kritik terbuka dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak biasa dalam hal ini senioritas serta peranan usia memiliki peran penting. Disamping itu dalam birokrasi indonesia, yang penting adalah bagaimana memahami komunikasi didalam birokrasi itu berlangsung. Oleh sebab itu, birokrasi indonesia cenderung berperilaku pasif dan lamban dalam pengambilan keputusan dan secara formal hanya kecil kemungkinan menerima inisiatif individual atau pribadi.

Kedua, pengaruh penting lainnya ialah bagaimana pemerintah itu berfungsi. Yaitu dalam menggunakan hubungan formal dan berkaitan yang ada pada tingkat kehidupan formal. Dalam hal ini yang paling penting adalah hubungan yang didasarkan atas latar belakang dan koneksi yang bersifat kompleks. Dengan masih kuatnya asyarakat paternalistik, koneksi famili dan hubungan kekerabatan memainkan peran penting bagi terbentuknya loyalitas.

Ketiga, pejabat sipil sangat tidak siap dalam kenyataan di indonesia, sistem hukum tidak memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan, konstitusi atau legislasi. Akibatnya hanya sedikit kasus konstitusi atau pengadilan kebijakan pemerintah yang diperdebatkan. Hal ini dikarenakan kekuasaan pemerintah berada ditangan birokrasi. 

BAB III

A.    KESIMPULAN

Dari beberapa tulisan yang singkat diatas mengenai represisme negara dalam kebijakan pembangunan perekonomian  pada masa orde baru dapat disimpulkan bahwa karakteristik represif politi merupakan ciri umum dibanyak negara berkembang di Asia. Demikian pula halnya Indonesia pada era rizim orde baru. Dalam jangka pendek, politik yang represif dapat melahirkan keberhasilan yang secara empirik dan statistikal bisa diperhitungkan. Namun dalam jangka panjang hal ini akan semakin nampak menjadikan keberhasilan yang bersifat semu.

B.    SARAN

Demikian makalah yang dapat kami persembahkan semoga dapat dijadikan opening dalam membuka wacara untuk berdiskusi dalam mataperkuliahan sistem politik indonesia. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon masukan dari pembaca. Terimakasih.

DAFTAR ISI

Hilmi Mohtar, Politik Lokal Dan Pembangunannya. Pustaka Pelajar :   Yogyakarta 2006. hal 87

Anderson “old state, new society : indonesia’s new order in comparetive historical perspective” dalam journal of asia, vol. 52 tahun 1981

http://youbil-ekonomi.blogspot.com/2010/06/kehidupan-ekonomi-indonesia-pada-masa.html

http://dewiseptianawati.blogspot.com/perekonomian-indonesia-pada-zaman-orde-baru.html

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8519/